Pasangan calon PSU kabupaten Pasaman

Pasangan calon PSU kabupaten Pasaman

Pelantikan Pemimpin dan anggota DPRD Rokan Hilir

Pelantikan Pemimpin dan anggota DPRD Rokan Hilir

Rokan Hulu

Pelantikan Kepala Daerah Kabupaten Rohul

Hari jadi kepulauan Meranti

Hari jadi kepulauan Meranti

Pilkada Kampar

Pilkada Kampar

DPRD Rohil

DPRD Rohil

Iklan DPRad Rohil

Iklan DPRad Rohil

KPU kabupaten Pasaman

KPU kabupaten Pasaman

Iklan

Iklan

Iklan

Iklan

Iklan

”Selamat Datang di Portal Berita Media online www.suaradaerahnews.com, semoga setiap berita yang kami sajikan kepada masyarakat bisa bermanfaat, terimakasih”
Suara Daerah News
Jumat, 11 April 2025, April 11, 2025 WIB
Last Updated 2025-04-15T15:49:26Z
SIAK

Dukung Akselerasi Inovasi Pelayanan Publik, Pj Sekda Siak Akan Bahas Bersama OPD Terkait

 


Siak – Suaradaerahnews.com

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Siak, Fauzi Asni, mengikuti Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Bandar Siak, Kantor Bupati Siak.


“Hari kami mengikuti sosialisasi KIPP 2025 secara virtual bersama KemenPANRB, KIPP ini memberikan ruang bagi kita bagaimana meningkatkan kualitas layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” kata dia, Jum’at (11/4/2025).


Sosialisasi digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dibuka secara resmi Deputi Bidang Pelayanan Publik, Otok Kuswandaru. 


Pj Sekda Siak sangat mendukung KIPP 2025, dengan menindaklanjutnya nanti dengan melakukan koordinasi bersama OPD terkait, bagaimana penyusunan proposal inovasi dalam rangka pelaksanaan KIPP 2025.


 “Kami tentu mendukung pelaksanaan KIPP 2025 demi mendorong kesejahteraan masyarakat. Nanti kita lihat inovasi apa yang telah berjalan dan memiliki dampak luas bagi masyarakat, ini nanti yang kita ikut sertakan dalam kompetisi KIPP,” sebutnya. 


Deputi Bidang Pelayanan Publik, KemenPANRB Otok Kuswandaru mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada calon peserta mengenai kebijakan serta teknis penyusunan proposal inovasi dalam rangka pelaksanaan KIPP 2025.


“Dunia saat ini berubah sangat cepat, terutama dalam sektor pelayanan publik. Masyarakat menuntut layanan yang modern, mudah diakses, dan responsif. Kita juga dituntut untuk mengadopsi teknologi, termasuk kecerdasan buatan, demi pelayanan publik yang efektif dan efisien,” ujar Otok Kuswandaru dalam sambutannya.


Ia menyoroti tren global yang harus direspons oleh pemerintah, yakni meningkatnya ekspektasi masyarakat, adopsi kecerdasan buatan seperti pengunaan AI, peningkatan keterampilan digital ASN, pelayanan yang setara dan inklusif, serta pentingnya kolaborasi dan kokreasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.


“Bukan zamannya lagi memonopoli pelayanan publik. Justru pola kokreasi dan kolaborasi baik yang akan meningkatkan kualitas layanan yang kita berikan,” tambahnya.


Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik, Ajib Rakhmawanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa KIPP telah dilaksanakan selama 10 tahun dan telah memberikan dampak positif.


"Berdasarkan hasil evaluasi, KIPP mendorong budaya inovasi di instansi pemerintah khususnya mengakselerasi penciptaan inovasi pelayanan publik, serta mendorong instansi untuk beradaptasi terhadap perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata dia.


Sejak pertama kali digelar, kompetisi ini telah mencatat lebih dari 24.442 inovasi, menghasilkan 1.065 top inovasi, dan 263 di antaranya telah direplikasi di lebih dari 901 instansi dan 2.011 organisasi penyelenggara pelayanan publik.


Pada KIPP 2025 ini, KemenPANRB memperkenalkan sejumlah penyempurnaan, seperti penyesuaian tema, pelibatan lebih luas masyarakat dan pengguna layanan dalam proses penilaian, serta pemberian penghargaan tidak hanya kepada instansi, tetapi juga kepada para inovator.


Sosialisasi berlangsung dari tanggal 9–11 April 2025 diikuti 671 instansi dari seluruh Indonesia, termasuk BUMN dan BUMD. Materi yang disampaikan meliputi kebijakan umum dan teknis penyusunan proposal inovasi pelayanan publik.(Infotorial)