PESAWARAN - Suaradaerahnews.com
Penyimpangan dana BOS sejumlah 10 miliyar lebih itu sangat merusak tatanan dan kepercayaan masyarakat Pesawaran apa lagi itu dana BOS. Dan kasus ini bukan kaleng-kaleng tapi adalah temuan BPK RI.
Setelah dana yang bersumber dari keuangan negara, ada kelebihan BPK menemukannya dana itu harus di kembalikan itu sesuai aturan maka, penemuan BPK di tahun 2022-2023 semua kepala sekolah dan instansi lain berusaha mengembalikan temuan itu ke BPKAD untuk di kembalikan ke kas negara itupun pengembalian dana itu bukan semudah membalikkan telapak tangan para kepala sekolah itu mengembalikan dana itu.
Disamping dana itu mungkin terpakai oleh kepala sekolah terpaksa mengembalikan dana yang terpakai dengan cara apapun, mengapa para kepala sekolah itu mengembalikan dana itu sudah pasti takut di sanksi dan beritikad baik.
Ketika ada berita bahwa dana yang mereka kembalikan tidak di setoran ke kas ndgara oleh BPKAD, sudah pasti menimbulkan kecaman dan mengurangi kepercayaan pada BPKAD Pesawaran. Akhirnya nanti akan menimbulkan pendapat, jika terdapat kelebihan belanja yang di temukan BPK mendatang mereka tidak akan menyetorkan dana kelebihan itu ke BPKAD lebih baik di setor langsung ke kas negara kata para kepala sekolah yang telah menyelesaikan urusan nya ke BPKAD Pesawaran.
Di lanjutkan oleh para kepala sekolah itu, hal seperti itu mematahkan penghargaan yang telah di dapat oleh bupati bahwa Pesawaran menjadi contoh anti korupsi.
Menyikapi hal ini sebaiknya dinas terkait segera meluruskan masalah ini agar tidak berlarut-larut. ( Wanturi )
