IKN Kaltim - Suaradaerahnews.com
Penjabat Bupati kampar H.Hambali ,SE,MBA,MH dan para gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia menghadiri agenda rapat koordinasi bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (13/08).
Pada rakor tersebut Presiden Jokowi memberikan arahan kepada 517 kepala daerah di Indonesia secara langsung.
Alhamdulilah kita berkesempatan hadir langsung ke Ibukota Negara (IKN) Di Kalimantan Timur" Kata Hambali, Pj Bupati Kampar.
Banyak hal dapat kita terima pada Rakor bersama presiden RI ini terutama dalam membangun daerah yang ramah lingkungan, asri dan alami, begitu juga dengan tata kelola pemerintahan " Ujar Hambali.
Dan yang tak kalah pentingnya adalah dukungan, support terhadap Sukses dan lancarnya pemilihan kepala daerah di masing-masing daerah" Tutup Hambali.
Sementara itu Dalam arahannya, Presiden Jokowi mengajak seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk membangun daerah yang ramah lingkungan di wilayah kerjanya masing-masing.
“Saya ingin menyampaikan bahwa IKN ini contoh utama kota masa depan yang dibangun dengan rencana dan konsep yang matang, konsepnya jadi Kota Hutan bukan kota beton, saya kira di semua provinsi, kabupaten dan kota bisa merencanakan dan konsep kotanya itu ingin dijadikan kota apa,” ujar orang nomor satu di Indonesia itu.
Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa Istana Negara yang berada di Jakarta dan Bogor merupakan peninggalan Kolonial Belanda yang telah dihuni selama 79 tahun semenjak kemerdekaan.
“Dengan dibangunnya IKN ini kita ingin tunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota karena laju inflasi Indonesia ada pada posisi yang sangat baik jika dibandingkan dengan negara-negara lain yakni 2,13 persen.
“Mohon dijaga, dengan cara segera merealisasikan APBD-nya secepat-cepatnya karena sampai saat ini realisasi belanja di kabupaten/kota masih di angka 31 persen kecil sekali, provinsi masih 41 persen tolong dicek lagi, dilihat lagi, didorong segera realisasikan agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat,” jelasnya.
Mengakhiri arahannya, Presiden Jokowi pun meminta agar anggaran untuk Pilkada serentak segera diselesaikan, karena berkaitan dengan keamanan dan ketertiban pada kegiatan pilkada.
“Harus segera selesai, karena kita belum pernah memiliki pengalaman untuk melaksanakan Pilkada serentak, kalau dulu tidak serentak keamanan bisa dibantu dari kabupaten lain, dari provinsi lain, dari daerah lain, sekarang semua serentak, sehingga betul-betul harus di bicarakan," Ungkapnya" (Rus/ Setpres)
